Kejahatan Indorayon-TPL

Perusahaan yang Terus-Menerus Lapar Kayu

Keindahan air terjun Efrata (foto: P Hsudungan Sirait/Kalderakita.com)
Keindahan air terjun Efrata (foto: P Hsudungan Sirait/Kalderakita.com)

Tulisan-2

JAKARTA, Kalderakita.com: Di tahun 1992 HPH yang dimiliki Indorayon sudah 269 ribu hektar. Sebarannya di Kabupaten Tapanuli utara (17.943 Ha), Tapanuli Selatan (41.818 Ha),  Dairi (31.627 Ha), Simalungun (22.533 Ha), dan Tapanuli Tengah (5.139 Ha). Begitupun,  mereka terus-menerus lapar kayu. Sebabnya adalah pabrik mereka membutuhkan bahan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi.

Sejak bersebutan TPL,  mereka memang tidak memproduksi rayon di pabrik Sosor Ladang.  Yang mereka lakukan adalah mengirimkan pulp ke pabriknya di Cina untuk dirayonkan. Dari sana dan dari pabrik mereka di sejumlah negara,  serat panjang itu disalurkan ke industri tekstil, sepatu, dan tas global. Penggunanya termasuk pemilik  merek-merek paling top se-jagat.  

Indorayon yang telah menjadi Toba Pulp Lestari memuaskan lapar kayunya dengan cara legal maupun ilegal. Menanam di kawasan hutan lindung yang berada dalam konsesinya, menanam di konsesinya yang sebenarnya berfungsi sebagai Areal Penggunaan Lain (APL; maksudnya bukan kawasan hutan), memanfaatkan pola Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) untuk menanam eukaliptus, serta menebang kayu hutan alam (jenis kulim dan kempas) di dalam konsesinya, itu antara lain perbuatan ilegalnya. Hasil investigasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) pada 2-16 Juni 2021 di  Tele, Habinsaran, Padang Sidempuan,  dan Aek Raja memperlihatkan hal itu.

Dalam meluaskan lahan eukaliptus mereka bisa melakukan segala cara. Perbenturan dengan masyarakat setempat pun terjadi.

Kemelut hutan kemenyan di tanah adat (foto:mongabay)

Ratusan hektar hutan kemenyan (syntrax sp) mereka tebang di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada 2007. Alasannya,  tanah tersebut merupakan areal konsesi mereka. Rakyat setempat bangkit melawan.

Pada Juni 2009,  perlawanan kembali muncul. Kali ini masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, yang hutan kemenyannya  dirusak TPL, yang menentang.

Menggunakan pendekatan kekerasan,  sedari dulu disukai awak korporasi ini manakala bersitegang  dengan masyarakat. Juga, mengadu domba sesama warga. Adat Batak yang bertumpu pada Dalihan Natolu (tungku nan tiga) pun terancam.

Saat  menghadapi  penduduk desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, pada 18 Mei 2021, umpamanya. Rekaman video yang viral memperlihatkan bagaimana mereka menyerang, memukuli,  dan  menganiaya warga dengan menggunakan kayu dan bambu. Akibatnya,  12 orang luka-luka. Nenek-nenek dan kakek-kakek termasuk yang berdarah-darah.

Kasus yang mirip terjadi di Nagori/Desa Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun,  pada 17 September 2019. Menurut warga, puluhan pekerja TPL datang ke sana dan memprovokasi. Situasi lantas  memanas.  Pekerja perusahaan memukul anak (berusia 3 tahun 6 bulan) dan seorang warga dewasa. Ternyata korban dari pihak warga yang justru dituntut ke pengadilan. Mereka divonis bersalah, sedangkan penganiaya malah bebas.

Warga Sihaporas tuding TPL serobot tanah adat (foto: Makobar)

Saat ini KSPPM dan AMAN Tano Batak mendampingi 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 kabupaten kawasan Danau Toba yang berkonflik dengan TPL. Total wilayah adat yang diklaim sepihak sebagai konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektar.

Janji Palsu

Sudah 33 tahun lebih korporasi ini mengada. Benarkan kleimnya  bahwa mereka telah mensejahterakan rakyat yang bermukim di kitaran pabrik Sosor Tolong dan di kawasan lain yang merupakan konsesinya? Ternyata justru sebaliknya.

Penduduk Porsea, misalnya. Kalaupun ada beberapa yang bekerja di sana,  mereka paling buruh harian lepas (HBL); yang menjadi asisten tiada. Sedangkan yang menjadi rekanan, mereka semakin digantikan orang luar. Umumnya warga kota ini tetap mengandalkan pertanian dan perdagangan sebagai sumber penghidupan.

Sejak lama Porsea, kota kecil yang di zaman baheula banyak menghasilkan sarjana—termasuk profesor terkemuka:  Midian Sirait  dan K. Tunggul Sirait (kakak-adik), WP Napitupulu, dan Firman Manurung—terkenal sebagai lumbung padi untuk dan kawasan Toba. Sekarang itu tinggal cerita. 

Kehadiran Indorayon-TPL membuat produktivitas sawah di sana terus menurun.  Air telah makin hilang dan tercemar. Hama berbiak akibat penggunaan bahan kimia di pabrik di Sosor Ladang.  

Bagi penduduk, air untuk keperluan sehari-hari bahkan telah lama menjadi masalah. Air galonlah yang mereka beli kalau hendak minum atau  memasak sebab danau, sungai, dan tanah  sudah sangat tercemar. Tentu,  kaum ibu, yang lebih menderita.

Krisis air ini berpengaruh pada  produksi ikan mas. Dulu, Porsea lama sekali identik dengan ikan mas yang prima. Komoditas ini mengalir jauh hingga Sumatra Timur dan Medan. Kini,  itu pun tinggal kenangan. Para petani tidak mungkin lagi menghasilkan ikan bermutu apalagi dalam jumlah yang banyak.

Selain itu, warga kampung yang kediamannya berjarak 100 meter dari pabrik Sosor Ladang pun masih saja mencium bau busuk limbah.  Aroma memualkan itu muncul teratur sekitar pukul 22.00 dan 02.00;  terkadang pada petang juga. 

Warga keluhkan bau busuk limbah pabrik PT TPL di Porsea (foto: batak press)

Tak hanya Porsea yang menderita tapi juga  semua kawasan tempat konsesi TPL berada (tersebar di 12 kabupaten). Warga hanya terserap sebagai buruh harian lepas dan itu pun tak banyak. Secara umum, perekonomian di sana tidak menjadi lebih baik padahal alamnya bertambah rusak.  Penduduk banyak yang kehilangan mata pencaharian. Contohnya, 3 kecamatan di kabupaten Toba, yakni Balige, Silaen, dan Laguboti. Di sana, penduduk kehilangan 2.000 hektar lahan sawah sejak masuknya perkebunan eukaliptus di areal konsesi TPL dan di lahan-lahan milik warga.

Di 3 kabupaten yang masuk areal konsesi TPL—Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba— tercatat 50. 000 hektar hutan/kebun kemenyan yang mengalami deforestasi dan degradasi sejak 1990. Akibatnya? Sekitar 50% produksi kemenyan di Tano Batak menurun. Mata pencaharian lain yang hilang sejak tahun 1990 adalah kolam ikan dengan perkiraan luas 6.000 hektar yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Toba, yaitu Parmaksian, Bona Tua Lunasi, Uluan, Silaen, Sigumpar, Sianta, dan  Narumonda. Berdasarkan perhitungan Gerakan Tuntut Acta 54 (GTA5),  kerugian para petani ikan akibat beroperasinya pabrik Sosor Ladang berkisar Rp 8, 24  triliun.

Mutu lingkungan di kampung-kampung yang di sekitarnya telah berubah menjadi perkebunan eukaliptus jelas sangat  buruk. Realitas ini dengan mudah bisa ditemukan di Sipahutar, di komunitas adat Ompu Ronggur Simanjuntak di Desa Sabungan Nihuta II dan di Sitonong,  Desa Sabungan Nihuta V.

Hampir seluruh komunitas masyarakat adat di Tano Batak yang hidup bersama atau berdampingan dengan konsesi TPL tercemar pupuk kimia, herbisida, pestisida, insektisida dan fungisida. Ketika hujan turun maka sisa pestisida akan mengalir ke sungai yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air.  Selain itu, TPL menggunakan sludge dan boiler ash berdosis tinggi di perkebunan eukaliptus.

Sejak tahun 2010, TPL sudah masif menggunakan insektisida dan fungisida. Herbisida dipakai sejak 1987 sampai umur tanaman eukaliptus 3 tahun. Akibatnya,  muncul hama dan penyakit di area pertanian masyarakat. Penggunaan insektisida bahkan dapat menyebabkan ternak milik warga mati keracunan.

Tutup TPL

PT Toba Pulp Lestari (d/h PT Inti Indorayon Utama), seperti  yang disebut di laporan keuangannya tahun 2019—ini  yang termutakhir yang diumumkannya ke publik—ternyata hanya menciptakan lapangan kerja bagi 691 orang sebagai karyawan dan 486 orang sebagai mitra kerja. Padahal, lahan yang dimanfaatkannya 270 ribu hektar.

Presiden terima Togu Simorangkir di Istana (foto: Rmol)

Pendapatannya,  menurut laporan keuangan itu, cuma Rp 2 triliun. Mereka rugi. Dengan begitu tak perlu bayar pajak.   Malahan mereka masih punya utang pajak US$570 ribu.

Manipulasi laporan keuangan telah mereka lakukan. Demikian temuan sebuah konsorsium lembaga yang telah menyelidiki. Laporan mereka, Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia, terbit pada November 2020.

Sudah sangat kecil sumbangannya ke negara, mengaku rugi pula! Padahal selama 33 tahun lebih telah melakukan banyak kejahatan,  termasuk merusak lingkungan hidup dan mengusik ketenteraman orang Batak.

Manfaatnya  bagi rakyat banyak tak seberapa dibanding mudharatnya. Jadi, sudah waktunya kegiatan PT Toba Pulp  Lestari (TPL) dihentikan di kitaran Kaldera Toba, kawasan yang telah dinyatakan pemerintah Presiden Joko Widodo sebagai 1 dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Lagi pula, merupakan sebuah ironi besar kalau saja mereka masih terus menggagahi-menjarah wilayah yang telah berstatus taman dunia (geo park versi Unesco) dan DPSP.

Togu Simorangkir, Anita Martha Hutagalung, Irwandi Sirait, dan kawan-kawan mereka di TIM 11 telah berjalan kaki dari Soposurung, Balige ke Jakarta (1.700-an Km) untuk menuntut penutupan TPL.  Tentu saja banyak orang Batak dan etnik lain yang mendukung perjuangan heroik mereka.

Tutup TPL!!!